Biologi Satu C: Islam dan Negara Orde Baru

Selasa, 21 Januari 2014

Islam dan Negara Orde Baru

Oleh : Dita Mulyawati

Jatuhnya sistem demokrasi terpimpin Presiden Soekarno menjadi awal naiknya kepemimpinan Presiden Soeharto, melalui Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR). Presiden Soeharrto memulai kiprah kepemimpinan nasionalnya dengan sebutan Orde Baru, sebagai pengganti Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Kepemimpinan Presiden Soeharto menjadikan babak baru dalam hubungan Islam dengan Negara Indonesia. Imam Aziz mengemukakan bahwa terdapat dua golongan pola hubungan antara keduanya, yaitu pola antagonistik dan akomodatif. Pola antagonistik merupakan sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antara Islam dengan Negara Orde Baru, sedangkan pola akomodatif menunjukkan kecenderungan saling membutuhkan antara kelompok Islam dan Negara Orde Baru.

Hubungan antagonistik antara Islam dan Negara Orde Baru terlihat dari kecurigaan dan pengekangan yang dilakukan oleh Presiden Soehato terhadap kelompok Islam dengan cara melakukan domestikasi (penyempitan dan pendangkalan) gerak politik Islam pada masa Orde Lama maupun Orde Baru yang mengakibatkan para pemimpin dan aktivis politik Islam gagal menjadikan Islam sebagai ideologi dan /atau agama Negara Indonesia, selain itu mereka dicurigai oleh negara sebagai anti ideology Negara Pancasila.

Hal itu terjadi karena para kelompok Islam cenderung menggunakan Islam sebagai symbol politik di kalangan aktivis muslim dia awal kekuasaan Orde Baru mengakibatkan peminggaran Islam dari politik nasional. Selain itu, terjadinya sejumlah peristiwa kekerasan Negara terhadap kelompok Islam di era 1980-an. Kekerasan politik dan peminggiran Islam tersebut, melahirkan kesimpulan adanya hubungan antagonistik antara Islam dan Negara Orde Baru. Sejak awal berdirinya Orde Baru hingga awal 1980-an Islam dianggap ancaman serius bagi kelangsungan kekuasaan Orde Baru.

Pada pertengahan 1980-an pemerintah mulai menyadari potensi umat Islam sebagai kekuatan politik yang potensial, selain itu perubahan sikap umat Islam pada paruh kedua 1980-an dari menentang menjadi menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dengan adanya RUU Pendidikan Nasional, pengesahan RUU Peradilan Agama, pembolehan pemakaian jilbab bagi siswi muslim di sekolah umum, kemunculan organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan lahirnya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang langsung dipimpin oleh Presiden Soeharto, menjadi gambaran adanya hubungan akomodatif antara Islam dan Negara Orde Baru.